Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan DPRD DKI melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
"Pak Jokowi sudah bilang nggak akan meneruskan ke HMP. Ya sudah itu saja. Dan Pak Jokowi minta supaya kami dengan teman-teman Nasdem, Hanura, PAN, PKB dan Golkar supaya APBD 2016 itu sudah sesuai dengan e-budgeting. 3 hal itu yang diharapkan Pak Jokowi," ujar Basuki yang biasa disapa (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Suami Veronica Tan itu juga tak berharap semua fraksi yang berada di DPRD DKI mengikuti langkah yang sama dengan PDI Perjuangan yang tidak akan menyampaikan HMP terkait hak angket.
"Partai mana bisa (mengikuti presiden). Itu juga bukan instruksi partai, itu ke pribadi ke Pak Pras (Ketua DPRD DKI). Kita kan temen," kata dia.
Ahok malah menuding kalau Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik dan Abraham Lunggana (Lulung) yang mendorong kalau rekomendasi tim angket harus ditindaklanjuti.
"Kuncinya di Pak Prass. Paripurna harus jalan tapi PDI P mungkin nggak akan hadir. Kan butuh 3/4 anggota untuk paripurna kan, Pimpinan lainnya seperti PKS semua oke. Pak Prass ngomong ya ada sedikit masalah Pak Taufik dan Pak Haji Lulung tadi," tegas Ahok.
Seperti diberitakan, Tim Angket DPRD Jakarta menilai Ahok melanggar undang-undang dan etika terkait pengajuan rancangan APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri.
