Infografis
Suara.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dipastikan tidak akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hal itu dikatakan Ahok setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Istana Negara hari ini, Selasa (14/4/2015).
"Tapi Pak Pras (Prasetio) bilang fraksi PDIP kan tidak (mengajukan HMP). Pak Presiden juga bilang begitu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Biarpun PDI Perjuangan tidak akan melanjutkan temuan angket ke HMP, namun Ahok masih belum tahu apakah seluruh fraksi di DPRD DKI melakukan hal yang sama.
Pasalnya, kata Ahok, masih banya fraksi yang ingin melanjutkan rekomendasi tim angket yang menyebut Ahok telah melanggar UU dan etika.
"Tergantung (jadi HMP atau tidak), kan masih ada suara partai yang lainkan. Syarat HMP kan 3/4 yang hadir dari 3/4 setuju," terang Ahok.
Ahok menegaskan, jika suara dewan lebih banyak yang setuju HMP, maka Prasetio mau tidak mau harus menggelar paripurna.
"Kalau dia kan, Pak Pras harus adakan paripurna harus donk (apabila dewan banyak yang menyetujui HMP). Tapi secara fraksi, fraksi PDI P tidak," kata Ahok pula.
