Infografis
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada saat memberikan kata sambutan di Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali sempat menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengingatkan Jokowi sebagai petugas partai. Sindiran ini disampaikan, karena partai berlambang banteng dan bermoncong putih yang dipimpinnya dijauhkan dari Jokowi oleh sejumlah kalangan di Istana.
Dan sindiran ini kembali diulang Mega saat menutup Kongres, dan meminta kader yang tak mau disebut sebagai petugas partai untuk keluar.
"Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai adalah perpanjangan tangan partai. Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai," katanya
Pengamat politik CSIS Phillips Vermonte mengkritik sikap Megawati ini. Dia menilai sikap Ketua umum PDI Perjuangan ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ayahnya, Soekarno.
"Ada beberapa kritik untuk Pak Jokowi dan PDI Perjuangan, Bung Karno itu orang yang anti sama partai loh. Makanya dulu Bung Karno mengembalikan (pemerintahan) Indonesia melalui dekrit presiden. Makanya peran partai itu dikecilkan," ujar Phillips di sela diskusi, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Phillips menilai saat memimpin, Bung Karno sangat mengutamakan kepentingan negara dan menomor duakan partai. Bahkan Presiden pertama RI itu, terkesan tak terlalu menyukai partai politik.
"Bung Karno menunjukkan ketidaksukaannya pada parpol waktu itu. Kenapa Bung Karno tidak cocok dengan hasil Pemilu 1955 karena merasa posisi presiden sangat lemah. Kalau dalam pidato Mega (menyebut) Pak Jokowi petugas partai dan menteri juga itu adalah logika yang ditolak Bung Karno," tegas Phillips.
Phillips menegaskan, setelah pemilu selesai dan Jokowi terpilih menjadi Presiden, Jokowi bukan lagi petugas partai. Ia harus mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya ketimbang partai yang mengusungnya.
"Begitu (presiden dan menteri) terpilih, ia tidak lagi berada di atas golongan. Piramida kekuasaan Indonesia itu berada di konstitusi. Presiden memegang kekuasaan tertinggi karena itu preisden dan menteri bukan petugas partai," tegasnya.
