SDA: Baru Diperiksa Riwayat Hidup, Kenapa Langsung Ditahan

Jum'at, 10 April 2015 | 20:08 WIB
SDA: Baru Diperiksa Riwayat Hidup, Kenapa Langsung Ditahan
Suryadharma Ali pakai rompi tahanan KPK (suara.com/Nikolaus Tolen)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Suryadharma Ali, bekas Menteri Agama yang menjadi tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2010-2013, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (10/4/2015). Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan sekitar sembilan jam. Setelah keluar dari dalam gedung KPK, Suryadharma mengaku baru diperiksa pada seputar riwayat hidup dan keluarga, belum masuk ke dalam materi yang disangkakan.

“Tadi saya diperiksa baru meliputi siapa nama saya, siapa nama istri saya, siapa nama anak-anak saya, keluarga saya. Kemudian riwayat hidup saya, keluarga istri saya, baru sampai di situ, belum sampai pada materi yang disangkakan,” kata Suryadharma di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Suryadharma merasa heran jika dirinya langsung ditahan. Karena itu pula, dia menolak menandatangani surat perintah penahanan dan berita acara pemeriksaan.

“Tapi tiba-tiba saya disodorkan surat perintah penahanan dan saya menolak menandatangani surat perintah penahanan itu berikut berita acaranya,” tuturnya.

Dia menuding KPK melakukan balas dendam lantaran sempat menggugat penetapan tersangka ke pengadilan.

“Ditahan mulai hari ini bisa juga sebagai bentuk balas dendam kepada saya karena saya melakukan praperadilan,” katanya.

Ia akan ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

KPK menetapkan Suryadharma menjadi tersangka pada 22 Mei 2014. Ia diduga menyalahgunakan dana penyelenggaraan haji yang mencapai Rp1 triliun.

Ia diduga melakukan korupsi dalam biaya perjalanan ibadah haji, pengadaan pemondokan, transportasi, katering, serta pemberangkatan haji pejabat dan sejumlah tokoh dengan menggunakan dana masyarakat.

Atas perbuatannya, Suryadharma dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan juncto Pasal 65 KUHP.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI