Infografis
Suara.com - Satgas Anti Ilegal Fishing menyoroti banyaknya pungutan liar dan penyuapan di Pelabuhan Khusus Perikanan di Indonesia. Salah satunya di Pelabuhan Khusus Perikanan Benjina di Kepulauan Aru.
Ketua Satuan Tugas Anti Ilegal Fishing Mas Ahcmad Santosa menduga selama ini aparat keamanan di pelabuhan khusus perikanan tidak bekerja secara semestinya. Maka itu timnya sudah mendatangi 9 kawasan pelabuhan khusus perikanan.
"Ini kan penting, kita nggak pernah tahu kinerja mereka selama ini. Kinerja setiap perusahaan. Kita tahu juga tingkat kepatuhan kapal eks asing. Nanti juga kita akan fokus untuk melihat pelabuhan khusus. Mungkin itu akan menjadi rekomendasi kita, membuat pelabuhan khusus peangkpan ikan," jelas dia berbincang dengan suara.com, Rabu (8/4/2015) malam kemarin.
Di Benjina, kata Ota aparat tidak menjalakan fungsinya. "Seharusnya ada Bea Cukai, yah mungkin ada. Tapi bisa dikatakan pelabuhan khusus ini (Benjina) yang dimiliki oleh perusahaan ikan kecil ini dikuasai aparatur daerah itu. Yah nggak jalan dong. Suka-suka jadinya," jelasnya.
Padahal pelabuhan khusus perikanan itu bisa jadi sebagai pintu masuk barang ilegal dari luar Indonesia. Semisal narkoba, atau bahkan bisa terjadi pencurian ikan.
"Kita sudah punya pelabuhan khusus untuk perikanan. Apa mampu mengawasinya, mengontrolnya? Apakah dia benar bisa memastikan apa yang diturunkan dan apa yang dibawa itu hanya ikan? Jangan-jangan mendaratkan minuman keras, buah-buahan, sayuran, drugs misalnya. Senjata apalagi, mana kita tahu. Pengawasannya nggak kuat. Itu yang saya kira pelabuhan khusus itu bisa kita awasi betul. Jadi istilahnya pelayanan publiknya jalan, tapi pengawasan lemah," katanya.
Menurut dia masalah kesejahteraan aparatur di pelabuhan khusus menjadi alasan penyuapan marak di sana. Selain itu, aparat yang bertugas tidak dirotasi secara berkala.
"Bisa jadi memang ada kekurangan dalam biaya beroperasi atau memang sudah terlalu lama tidak dirotasi aparaturnya. Sehingga mereka melihat korupsi sebagai sesuaatu yang rutin. Ini perlu ada solusi rotasi cepat, tingkat kesejahteraan diperbesar. Di sana tingkat kesejahteraan kurang. Karena kan di tiap tempat terpencil itu kan ada tnjangan kemahalan. Karena transportasi sulit, barang mahal. Itu tunjangan kemahalan harus ada," papar Ota.
