Infografis
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang tugasnya. Kata Megawati, presiden dan wakil presiden seharusnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Sebab, presiden dan wakil presiden adalah utusan dari partai pengusung saat pemilu lalu.
Hal itu diutarakan Megawati saat menyampaikan pidato sambutan pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (9/4/2015).
"UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Megawati.
"Prinsip ini yang kita jalankan. Sementara ada pihak, dengan mengatasnamakan independensi selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi. Di sinilah tugas kritik dan otokritik kita jalankan," terang Megawati.
Menurut Megawati, penyebutan partai sebagai ornamen demokrasi atau alat tunggangan kekuasaan, sama halnya dengan mengkerdilkan makna dan arti kolekivitas partai yang berasal dari rakyat.
"Fenomena ini tampak jelas ketika pada saat bersamaan muncul gerakan deparpolisasi. Sentimen antipartai pun diteriakan dalam kerumunan liberalisasi politik," ujarnya.
Fenomena ini, menurut Megawati, tidak berdiri sendiri. Ada simbiosis antara kekuatan antipartai dan kekuatan modal. Mereka, sambungnya, adalah golongan oportunitis.
"Mereka tidak mau bekerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengongganisir rakyat kecuali menunggu dan menyalip di tikungan terakhir," tegasnya.
Karena itu, dia berharap Jokowi-JK kembali ke konstitusi awal sebagai pemegang mandat suara rakyat yang disalurkan lewat partai pengusung.
"Pegang teguh konstitusi itu. Berpijaklah pada konstitusi karena itu adalah jalan kenegaraan. Penuhi janji kampanye-mu, sebab itu adalah ikatan suci dengan rakyat," tegas Mantan Presiden kelima.
