Tjahjo: Jokowi Tak Berniat Jadi Ketua PDIP

Liberty Jemadu Suara.Com
Selasa, 07 April 2015 | 06:02 WIB
Tjahjo: Jokowi Tak Berniat Jadi Ketua PDIP
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (kanan). (Antara/Wira Suryantala)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menegaskan Presiden Joko Widodo tidak berniat menjadi calon ketua umum dalam kongres PDIP mendatang.

"Memang tidak ada niatan dari Pak Jokowi untuk maju sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Pak Jokowi akan konsentrasi penuh di pemerintahan sebagai Presiden RI," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Tjahjo yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu mengatakan justru Presiden mendukung penuh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipilih lagi memimpin partai banteng.

"Sejak Rakernas di Semarang tahun lalu justru Pak Jokowi yang meminta seluruh peserta untuk mendukung kembali Ibu Megawati menjadi ketum lagi. Beliau dukung penuh Ibu untuk tetap memimpin Partai," jelasnya.

Dia mengatakan dalam Kongres PDI Perjuangan, yang akan digelar 9-12 April akan mengesahkan Megawati kembali menjadi ketua umum seperti yang disepakati dalam Rakernas Semarang tahun lalu.

"Yang saya pahami, Rakernas PDIP tahun lalu di Semarang menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum yang akan ditetapkan di Kongres Bali bulan ini. Kalau sudah mendukung penuh Ibu Megawati, ya harus utuh ikhlas tanpa embel-embel lain," katanya.

Dia mengatakan dalam Kongres PDIP tidak ada lagi proses pemilihan ketua umum atau jabatan lain dalam struktur kepengurusan Partai.

"Tidak ada istilah pilihan jabatan formatur dalam Kongres PDIP nanti. Ketua Umum sudah final sebagaimana keputusan Rakernas di Semarang," katanya.

Dalam Rakernas PDIP 2014, lanjut Menteri Dalam Negeri itu, ditegaskan posisi ketua umum memiliki hak prerogatif dalam menyusun fungsi dewan pimpinan pusat (DPP) dan menetapkan sekjen partai.

"Ketua umum diberikan hak prerogatif, antara lain menyusun fungsi DPP dan menetapkan sekjen partai. Mekanisme dalam PDIP berbeda dengan partai-partai lain. Ada roh partai yang berbeda dengan parpol lain," ujarnya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI