Putra Hasyim Djojohadikusumo Minta Jokowi Introspeksi Diri

Senin, 06 April 2015 | 14:16 WIB
Putra Hasyim Djojohadikusumo Minta Jokowi Introspeksi Diri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Putra dari Hasyim Djojohadikusumo yang adalah adik Prabowo Subianto, Aryo Djojohadikusumo, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintrospeksi diri. Pasalnya menurutnya, Jokowi terkesan hanya melemparkan tanggung jawab kepada para menterinya, terkait naiknya tunjangan uang muka mobil dinas pejabat.

"Beliau kritisi kebijakan dia sendiri dong, (kenapa) harga barang dinaikkan. Saya jadi heran. Beliau lebih baik instrospeksi diri sendiri daripada menyalahkan anak buah," kata Aryo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Aryo menilai bahwa apa yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sangat lucu dan seharusnya tak perlu dilakukan. Menurutnya, kritik internal tersebut tidak boleh diarahkan ke publik. Dia pun menilai bahwa hal itu menunjukkan adanya tanda-tanda kurang koordinasi antara Presiden dengan para pembantunya.

"Menurut saya lucu ya, beliau mengatakan demikian. Kok seorang Presiden mengomentari seperti ini. Dan (yang) lebih penting (adalah) kenaikan biaya hidup seperti BBM, gas LPG, (itu) semua naik. Yang lebih penting adalah ngurus hajat orang banyak. Ada tanda kurang koordinasi dengan menteri. Tidak perlu mengkritik anak buah seperti itu. Harusnya bertanggung jawab. Kritik internal. Tidak perlu bicara ke publik kalau kecolongan," lanjut Aryo panjang lebar.

Anggota DPR dari Partai Gerindra ini pun menambahkan bahwa sebaiknya Presiden melihat lagi kebijakan yang telah dibuatnya tersebut. Menurutnya pula, apabila (kenaikan tunjangan itu) dinilai terlalu tinggi, bisa saja ditolak atau tidak perlu diberlakukan, alias dianulir kembali. Karena menurutnya, hal tersebut juga termasuk hak prerogatif seorang Presiden.

"Tiap tahun naik. Kalau terlalu tinggi, tinggal ditolak saja kalau terlalu banyak biaya. Itu hak prerogatif (Presiden). Saran saya, cabut seluruh keputusan kenaikan tunjangan mobil dinas itu, biar hemat anggaran sekalian. Beliau harus urus (itu). Atau sebaiknya jangan jadi Presiden kali, ya," tutup Aryo dengan nada menyindir.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI