Infografis
Suara.com - DPRD DKI didesak segera membubarkan panitia hak angket untuk menyelidiki dugaan maladministrasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena kesimpulan panitia yang disampaikan kepada pimpinan dewan ternyata hanya argumentasi yang tidak kuat.
"Pelanggaran etika dan UU 23 Tahun 2014 yang dituduhkan terhadap Ahok sama sekali tidak rasional. Nalar kita sebagai rakyat dengan mudah menyimpulkan, tuduhan itu akan mental," kata Ketua DPP Bidang Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden Immanuel Hutapea di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (5/4/2015).
Immanuel menegaskan daripada hasil panitia angket DPRD DKI ditolak Kementerian Dalam Negeri dengan alasan tidak sesuai aturan, maka lebih elegan jika DPRD membubarkan panitia.
Hari Barisan Relawan Jokowi Presiden kembali menggalang aksi dukungan untuk Ahok dengan menggelar spanduk untuk ditandatangani, masing-masing sepanjang lima meter. Hingga kini, setelah aksi keenam, komunitas ini menyimpan 210 spanduk berisi tanda tangan.
"Seorang jenderal yang baik bukan hanya harus tahu bagaimana memenangkan pertempuran, juga harus tahu ketika kemenangan tidak mungkin diraih," kata Immanuel mengutip kata-kata Polybius, filsuf Yunani Kuno, yang hidup 200-118 Sebelum Masehi.
"Kalau saja DPRD DKI memahami makna kata-kata Polybius, maka jalan terbaik adalah membubarkan panitia angket, kemudian berdamai dengan Gubernur Ahok. Di lain pihak, sudah seharusnya Gubernur Ahok mengulurkan tangan untuk berbaikan kembali," Immanuel menambahkan.
Immanuel kemudian mengutip sejumlah hasil survei lembaga penelitian, di antaranya Cyrus Network. DPRD DKI, katanya, harus ingat bahwa dalam perseteruan sekarang ini, 63,4 persen masyarakat Jakarta percaya kepada Ahok, hanya 8,6 persen yang percaya kepada DPRD. Hanya 17,5 persen menilai Ahok bergaya kasar, sebaliknya 50,3 persen menilai gaya Ahok adalah bukti keberanian.
Sedangkan penelitian lembaga Populi Center, 42 persen rakyat Jakarta lebih percaya Ahok, yang percaya kepada DPRD hanya 7,4 persen. Tingkat kepuasan terhadap Ahok 70 persen, dan 62 persen rakyat Jakarta setuju Ahok melanjutkan kepemimpinan.
"Jalan paling bijaksana, bubarkan panitia angket," kata Immanuel.
