Infografis
Suara.com - Direktur Jendral Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kritikan itu disampaikan setelah Kemendagri menemukan anggaran belanja pegawai belum juga diperbaiki meski sudah diminta untuk dievaluasi.
"Anggaran tahun lalu Rp19,2 triliun digunakan untuk belanja pegawai, sepertiga anggaran. Namun pada Rapergub bukan berkurang malah makin naik," ujar Reydonnyzar Moenek ketika membahas Rapergub dengan eksekutif dan legislatif, di Ruang Rapat, Gedung F, Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).
Donny sempat menyindir Pemda DKI pemerintah DKI apakah anggaran yang disusun sudah pro rakyat atau sebaliknya serta mempermasalahkan penyusunan APBD 2015.
"Kita akan bedah nanti berapa belanja pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan belanja kantor," kata dia.
Tak hanya itu, Donny juga merasa janggal dengan rendahnya estimasi penerimaan pajak hiburan yang disampaikan pemerintah Jakarta.
Dihadapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Donny meminta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio di Mursadi untuk mengecek hal itu.
"Tolong dicermati betul apakah betul pajak hiburan cuma Rp1 triliun? Pak dewan, tolonglah pak dewan ini fungsi anda untuk mengawasi. Kita akan bongkar lagi secara statistik nih nanti," janggal Donny.
Selain itu, diapun mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pendalaman terkait keanehan Rapergub yang dikirimkan Pemprov DKI.
"Nanti tim teknis kita akan membahas setelah sesi ini," tegas Donny.
