Infografis
Suara.com - Pemerintah siap menggelar Pilkada serentak pada Desember 2015, baik sisi dari pengamanan dan mekanismenya, terkecuali berkaitan dengan pendanaan.
Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edy Purdjiatno mengatakan, TNI dan Polri siap melakukan pengamanan Pilkada serentak pada Desember 2015 nanti.
"TNI-Polri siap mengamankan Pilkada," kata Menteri Tedjo usai pertemuan dengan Pimpinan DPR, Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Di tempat yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan, secara prinsip daerah siap melakukan Pilkada. Namun, perlu diberikan payung hukum dan dibahas dalam APBN.
"Tadi di dalam pembahasan APBN-P, wakil ketua DPR membicarakan soal postur APBN dalam konteks 2016. Karena Pilkada serentak 2016 jadi 2015, itu akan disampaikan. Daerah siap, kalau tidak siap akan ada payung hukum agar bisa menganggarkan. DPR juga telah membentuk panitia untuk melihat kesiapan pilkada," ujarnya.
Tjahjo menegaskan, untuk partai politik yang masih bermasalah di internal partainya, perlu melihat perundang-undangan dalam UU Partai Politik. Dengan begitu, partai yang sah boleh ikut serta dalam Pilkada Desember 2015 nanti.
"Permasalahan partai kan dalam UU jelas diselesaikan dalam Mahkamah Partai. Nah hasil Mahkamah Partai akan diputuskan oleh Menkumham. SK itulah yang akan dipakai untuk yang mana yang sah," tegas Tjahjo.
