BBM Naik Lagi, Ahok Siapkan Sistem Angkutan Rupiah Per Kilometer
Penumpang tidak akan lagi ditarik ongkos di dalam bus.
Suara.com - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali naik pada Sabtu, 28 Maret akhir pekan lalu. Dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan berkomentar. Dia hanya meminta pekerja media untuk menanyakannya langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tanya presiden deh," ujar lelaki yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/3/2015).
Sebaliknya, Ahok memaparkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberlakukan sistem Public Service Obligation (PSO) pada sarana transpotasi umum di Jakarta.
"Angkot kita akan bikin sistem, sangat jelas, kita akan bayar rupiah per kilometer. Itu namanya PSO (Public Service Obligation)," kata Ahok.
Baca Juga: Respons Keras Ahok Dengar RK Mau Jual Saham Bir PT Delta: Jangan Main Isu Tak Bermanfaat
Tahun ini, Pemprov DKI akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp1 triliun kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) serta menargetkan Rp 1,36 triliun untuk membayar subsidi atau PSO.
"Ketika publik tidak bisa membayar nilai uang ongkos ke situ, maka kami yang bayarkan. Makanya tahun ini PT. TransJakarta kita PMP-kan Rp1,35 triliun untuk bisa bayar subsidi," terang Ahok.
"Jadi artinya begini, rakyat kalau anda enggak sanggup beli bensin, yang mahal, kami subsidi. Tapi bukan subsidi di minyak. Anda naik bus," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menerangkan, nantinya, di semua bus di DKI, seperti bus Kopami, Kopaja dan lain-lain, penarikan ongkos tidak lagi dilakukan di dalam bus. Sebagai gantinya, semuanya akan dibayar rupiah per kilometer seperti yang kini telah diterapkan di TransJakarta.
