Pilkada Serentak, Sistem Penghitungan Suara Perlu Dibenahi

Minggu, 29 Maret 2015 | 01:00 WIB
Pilkada Serentak, Sistem Penghitungan Suara Perlu Dibenahi
Unjukrasa menuntut Pilkada langsung beberapa waktu lalu (suara.com/Kurniawan Mas'ud)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politisi Golkar, Andi Sinulingga mengkritisi sistem penghitungan suara yang berjenjang yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini. Menurutnya sistem ini memicu munculnya kecurangan yang pada ujungnya sangat berpotensi terjadi kekisruhan.

"KPU selama ini jahat sekali, tentu oknum-oknumnya. Karena  ada yang memperjualbelikan suara, itu fakta yang menyebabkan terjadinya konflik. Fenomena ini terang benderang di mata kita, makanya harus diselesaikan dengan cepat dan sistem penghitungan berjenjang harus dihapus," kata Andi dalam diskusi yang bertajuk 'Sudah Siapkah Mereka?' di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(28/3/2015).

Hal senada diungkapkan pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Anggota Panwaslu, Didik Supriyanto memaparkan memang terjadi konflik yang tinggi di beberapa daerah akibat kekisruhan pemilu. Menurut Didik daerah-daerah terpencil menjadi ladang subur jual beli suara yang pada akhirnya memicu konflik fisik.

"Konflik fisik akan lebih berpotensi pada pemilu serentak ini, karena dalam pemilu sebelumnya yang tidak serentak saja hampir 40 persen terjadi konflik fisik di beberapa daerah. Apa lagi tahun ini, dengan adanya Pilkada serentak maka staf keamanan tidak bisa saling membantu untuk mengawasi keamanan," kata Didik.

Sementara Andi menyarankan, agar peran kepala desa dikedepankan dalam mejaga keamanan daerah masing-masing.

"KPU harus terus berkoordinasi dengan polisi untuk keamanan, dan harus beri kepercayaan kepada kepala desa, sebab mereka memiliki pengaruh," tutup Andi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI