Tiga Ribu Pulau di Indonesia Belum Punya Nama

Laban Laisila Suara.Com
Sabtu, 28 Maret 2015 | 07:26 WIB
Tiga Ribu Pulau di Indonesia Belum Punya Nama
Ilustrasi peta Indonesia. [Shutterstock]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) segera memverifikasi lagi sekitar 3.000 pulau di Indonesia yang belum diberi nama serta belum ditentukan koordinatnya.

"Dengan demikian, jumlah resmi pulau kita yang sebelumnya 13.466 buah bisa menjadi 17.000-an," kata Kepala BIG Dr Priyadi Kardono di di Jakarta, Jumat (28/3/2015).

Dia mengakui, dahulu Indonesia disebut-sebut memiliki sekitar 17 ribu pulau, namun pada 2013 BIG mengumumkan baru menyelesaikan verifikasi terhadap 13.466 pulau, sedangkan sekitar 3.000 pulau lagi masih menunggu untuk diidentifikasi letak koordinatnya dan disahkan namanya.

Selain menjadi negara dengan pulau terbanyak, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia (setelah Kanada), dengan panjang 99.093 km, telah bertambah dari sebelumnya sekitar 91 ribu km, ujarnya.

Garis pantai ini, ujar dia, juga dimungkinkan bertambah lagi jika BIG selesai memetakan lingkungan pantai Indonesia (LPI) dengan skala lebih besar yakni 1:25 ribu untuk Jawa Bali dan 1:50 ribu untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dari sebelumnya hanya dengan skala 1:250 ribu.

"Dengan memetakan seluruh pesisir menggunakan skala yang lebih detil, panjang garis pantai kita bisa menjadi lebih panjang, sampai lebih dari 100 ribu km," katanya.

Pada kesempatan tersebut BIG dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani kerja sama penyelenggaraan informasi geospasial untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti pemetaan sebaran ikan, terumbu karang, mangrove dan lainnya.

"BIG juga segera memetakan lingkungan pantai Indonesia terkait rencana pembangunan 24 pelabuhan utama dengan skala sangat detil 1:10 ribu," katanya.

Dia berharap pemetaan tersebut akan selesai dalam waktu tujuh bulan dengan alokasi APBN sekitar Rp2 miliar per lokasi dengan melibatkan sejumlah instansi seperti BPPT, LIPI dan Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI AL. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI