Suara.com - Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim mengatakan, pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang melarang warga negara Indonesia (WNI) ke wilayah konflik, sebagai salah satu upaya agar ISIS tidak berkembang di Tanah Air.
"Menurut kami, Perppu itu perlu. Karena fakta di lapangan, mereka yang berangkat keluar negeri dengan tujuan daerah konflik tidak akan menyelesaikan persoalan, akan tetapi menjadi beban," kata Pangdam, dalam acara silaturahmi bersama alim ulama dan kepala dinas pendidikan se-wilayah Korem 061/Suryakancana, di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3/2015).
Dedi mengatakan, peran Imigrasi untuk membatasi pergerakan masyarakat Indonesia ke luar negeri juga selama ini terbatas. Sehingga menurutnya, diperlukan aturan yang tegas untuk melindungi masyarakat dari gerakan-gerakan radikal seperti ISIS.
"Usulan ini baru kami sampaikan dalam saran-saran saja di setiap pertemuan, belum mengajukan langsung ke pemerintah," tuturnya.
Menurut Pangdam Siliwangi lagi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar gerakan radikal ISIS tidak berkembang di Tanah Air. Salah satu contohnya adalah WNI yang bergabung dengan ISIS lalu pulang kembali ke rumahnya, harus tidak diperbolehkan menyebarkan faham tersebut.
"Harus jadi perhatian pemerintah, agar mereka tidak menyebarluaskan faham tersebut. Di sini peran warga juga dituntut untuk mengawasi dan melihat apakah ada penyimpangan yang terjadi di lingkungannya. Bila ada yang aneh-aneh, segera proses sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya.
Upaya berikutnya menurut Dedi, adalah memberikan keyakinan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia lebih baik dan aman daripada Irak dan Suriah. Pemerintah juga perlu memperkuat jati diri bangsa melalui cinta Tanah Air dan bela negara, sekaligus membudayakan lapor cepat kepada aparat wilayah apabila ada sekelompok orang yang mencurigakan.
"Mempedomani dan menghayati Pancasila secara utuh untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menghindari rasis, anarkis, dengan berperilaku hidup sehat serta tidak mengonsumsi narkoba maupun minuman keras," lanjutnya memaparkan beberapa langkah lainnya.
Dikatakan Pangdam, ISIS merupakan satu dari sejumlah isu global yang menjadi kekhawatiran dunia saat ini, selain pemanasan global, ledakan penduduk, krisis pangan dan krisis energi, serta ancaman nuklir. Menurutnya, isu terorisme, radikalisme dan kejahatan lainnya, merupakan cikal-bakal kehancuran jika tidak segera diatasi oleh masyarakat dunia.
"Mengatasi ini menjadi tugas utama TNI dan Polri. Tetapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan peran pendidik dan alim ulama sebagai motor penggerak di masyarakat," katanya.
"Tugas kita untuk menyiapkan generasi muda Indonesia hebat, agar tidak terpengaruh oleh gerakan ini," tambahnya.
Menurut Pangdam pula, kekejaman ISIS telah mencederai kehidupan umat Islam. Sebab, perlakuan dan tindakan yang mereka lakukan telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang dianut secara umum di muka bumi.
"Tidak hanya Islam, agama lain juga mengecam dan tidak mau ISIS terjadi (ada) di tengah-tengah mereka," tandasnya. [Antara]
Tangkal ISIS, Pangdam Siliwangi Ikut Dukung Perlunya Perppu
Arsito Hidayatullah Suara.Com
Sabtu, 28 Maret 2015 | 04:40 WIB
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Partai Buruh Desak Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Usai Gugatan UU Ciptaker Dikabulkan MK
31 Oktober 2024 | 22:44 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI