Infografis
Suara.com - Perang urat saraf antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pimpinan DPRD terus berlangsung.
Hari ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik angkat bicara mengenai keinginan Ahok agar badan kehormatan dewan juga memeriksa wakil rakyat yang menghujat Ahok dengan kata-kata kasar, terutama dalam rapat mediasi APBD 2015 dengan Kementerian Dalam Negeri belum lama ini.
"BK (badan kehormatan) kan ada aturan main, gak bisa disuruh-suruh, Ahok gak usah (suruh) BK," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015).
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu juga kesal lantaran Ahok menyarankan media massa agar tak memberikan ruang bagi isu hak angket DPRD.
"Dia suruh wartawan gak usah ngeliput lagi, (dia bilang) kita ngapain liput angket lagi, wartawan disuruh sama Ahok," kata Taufik.
Saking kesalnya, Taufik menilai Ahok tidak pernah berkaca diri.
"Saya kira gini ya, dia itu kan selalu melemparkan kepada orang lain, kesalahan kepada dirinya tidak pernah dilihat tuh," kata Taufik.
Taufik mengatakan Ahok sudah terlalu banyak melontarkan kata-kata kasar di ruang publik.
"Banyak banget (omongan kasar Ahok). Dia ngomong lebih parah lagi, lebih parah dari rasis. Udah (ngomongnya) tai, goblok, bandit, bajingan, mana coba?" kata Taufik.
Sebelumnya, Ahok mengaku heran dengan anggota dewan yang ia nilai lebih mengutamakan hak angket ketimbang memeriksa wakil rakyat yang menghina dirinya dengan kata "anjing" saat berlangsung mediasi APBD dengan Kemendagri beberapa waktu lalu.
"Badan kehormatan DPRD DKI ada nggak periksa temen-temannya yang ngatain saya anjing, goblok?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Perang urat antara Ahok dan pimpinan dewan semakin menjadi-jadi setelah muncul kasus dana siluman APBD 2015. Ahok tidak mau mengirimkan dokumen APBD yang disahkan dewan, melainkan mengirimkan versi e-budgeting yang dinilai lebih transparan. Karena menilai hal itu pelanggaran, dewan menggunakan hak angket untuk mengusut keputusan Ahok.
