Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan fraksinya akan menerima Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi kapolri, tapi Presiden tetap harus memberikan penjelasan mengenai alasan mengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan di tengah jalan.
"Tidak. Saya pastikan tidak (tidak menolak). (PPP) Hanya ingin presiden memberikan klarifikasi supaya tidak terkesan DPR sebagai tukang stempel. Hanya ingin menjaga marwah," kata Arsul, di DPR, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Saat ini, DPR terbelah menjadi dua dalam merespons surat Presiden Joko WIdodo tentang pencalonan Badrodin menjadi kapolri.
Pertama, menuntut Presiden memberikan klarifikasi terhadap surat yang diajukan ke DPR tentang pengajuan Kapolri Badrodin, baru kemudian dilakukan fit and proper test. Dan, yang kedua meminta klarifikasi Presiden sambil fit and proper test terhadap Badrodin berjalan.
"Karena perlu diperhatikan, Kalau DPR mengirim surat kepada presiden, presidennya nggak jawab lebih dari 20 hari kan Pak Badrodin dianggap disetujui meskipun tidak melaksanakan fit and proper test. Ini kan lebih berabe lagi," ujarnya.
Sebelumnya Fraksi PKS juga menyatakan tidak akan menolak Badrodin, sama seperti Fraksi PDI Perjuangan.
