Infografis
Suara.com - Keputusan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk menggunakan pagu anggaran APBD 2014 bagi pembangunan di tahun ini merupakan sebuah kemunduran.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, digunakannya kembali APBD 2014 menunjukkan bahwa Pemprov dan DPRD tidak melakukan pelayanan pembangunan yang lebih maju tetapi malah mundur.
“Walau penggunaan pergub tersebut diperbolehkan oleh UU jelas harusnya dihindari jika gubernur dan DPRD memiliki komitmen sungguh-sungguh melayani hak warga Jakarta. Keputusan pergub APBD 2015 menggunakan pagu APBD 2014 jelas mengorbankan dan merugikan hidup warga Jakarta. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia hidup di masa sekarang (2015) namun dipaksakan hidup dalam kondisi 2014?’ tanya Azas Tigor dalam pesan pendek yang diterima suara.com, Selasa (23/5/2015).
Kata dia, kondisi buruk hubungan antara Pemprov dengan DPRD DKI menjadi catatan politik penting warga Jakarta ke depan. Pada masa depan atau mendatang warga harus lebih cerdas, kritis dan bijak dalam memilih anggota DPRD dan kepala daerahnya.
“Warga perlu mengenal mereka sebagai sosok yang mau melayani, sopan dan tidak korup. Sebagai pemimpin bukan hanya tidak korup tapi tidak sopan. Atau juga sopan tapi korup. Kita, sebagai warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen melayani, sopan, tidak sombong dan tidak korup,” tegasnya.
Dialog membahas RAPBD antara Gubernur Ahok dan DPRD Jakarta mengalami kebuntuan. Akhirnya, Gubernur Ahok memutuskan dalam pergubnya bahwa APBD 2015 menggunakan pagu anggaran 2014.
