Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia harus melibatkan ormas - ormas Islam untuk menanggulangi penyebaran paham dan ajaran ISIS di Indonesia, demikian dikatakan peneliti dari Pusat Studi Islam dan Transformasi Sosial Muhammad Wildan, Minggu (22/03/2015).
"Pemerintah harus melibatkan ormas Islam untuk menanggulangi penyebaran paham dan ajaran ISIS, karena kalau pemerintah kan fokusnya pada keamanan, kalau ormas mereka paham juga soal penyimpangan agama dan gerakan radikalnya, jadi akan lebih maksimal," katanya.
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta itu mengatakan pelibatan ormas - ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU sangat diperlukan, sebab mereka paham betul soal penyimpangan dan ajaran radikal yang dianut oleh kelompok ISIS.
Wildan menambahkan selain menggandeng ormas Islam, pemerintah juga harus lebih pro aktif sosialisasi ke kampus - kampus.
"Pemerintah saat ini harus lebih pro aktif ke kampus - kampus dan menjalin kerja sama dengan kampus - kampus, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) serta lembaga lain yang dimiliki pemerintah untuk menanggulangi kelompok radikal saat ini masih cenderung sporadis, masih kurang pencegahan dan risetnya," kata Wildan.
Wildan juga mengatakan untuk mengatasi penyebaran ISIS, pemerintah harus gerak cepat, hal tersebut dikarenakan saat ini target kelompok ISIS menyasar pada mahasiswa, siswa SMA serta anak muda yang secara kejiwaan masih tergolong labil.
Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah seharusnya mulai merazia juga buku - buku, terutama karangan Aman yang di dalamnya berisi ajaran - ajaran radikal dan menyimpang dari ajaran pokok Islam.
Tak hanya itu, menurut Wildan, pemerintah seharusnya juga mengawasi mahasiswa atau pelajar di luar negeri, terutama di Pakistan, Mesir, dan negara yang berdekatan Suriah.
Saat ini, katanya, diperkirakan tak sedikit mahasiswa serta pelajar di daerah tersebut yang terkontaminasi ajaran ISIS.
Wildan memperkirakan ajaran ISIS sudah lama masuk Indonesia, bahkan sebelum ISIS mendeklarasikan diri.
"Ajaran radikal dan dengan mudahnya mengkafirkan orang ini mirip dengan sebagian kecil paham kelompok radikal di Indonesia," katanya. (Wita Ayodhyaputri)
