Ini Alasan Rapat Pamungkas APBD Jakarta Terus Molor

Jum'at, 20 Maret 2015 | 17:38 WIB
Ini Alasan Rapat Pamungkas APBD Jakarta Terus Molor
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta rapat bahas APBD 2015 (suara.com/Bagus Santosa)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menerangkan hingga kini pihaknya belum bisa membahas hasil evaluasi Rancangan APBD 2015 yang direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tertundanya rapat, kata Taufik, lantaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan proses print out hasil e-budgeting.

"Jadi gini tadi kan kita minta TAPD dateng, TAPD belum memberikan rincian hasl print out (e-budgeting). (Alasanya) ya dia masih ngerjain, itu aja " ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Politisi Partai Gerindra menerangkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil print out anggaran yang telah di input ke dalam sistem e-budgeting.

 "Ya kita sambil nunggu itu, dia janji mau kasih sore ini, sampai jam 12 ini kan keputusan (Kemendagri). Sampi jam 00.00 WIB kan, tanggal 20 kan"?" Jelas dia.

"Ya kita anggota dewan stand by," tambah Taufik.

Selain itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Saefullah menegaskan rapat finalisasi yang direncanakan sore ini akan dilakukan pada malam hari setelah proses print selesai. Hal ini dikarenakan print-out rincian evaluasi anggaran masih belum selesai dicetak menjadi hardcopy.

"Jam 9 baru print, di tengah jalan ada salah teknisi sehingga ada yang tidak balance, ini sedang dilanjutkan. Estimasi kita jam 7 malam selesai (print)," ujar Saefullah di Lantai 10 Gedung DPRD DKI.

Saefullah mengatakan setelah dicetak maka akan disampaikan ke dewan dan selanjutanya akan dibahas terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah Jakarta menggunakan Peraturan Daerah dan APBD 2015 atau Peieraturan Gubernur.

"Ya kita tunggu hingga jam 7 malam jika sudah di print," tutup Saefullah.

Seperti diberitakan, hari ini adalah waktu terakhir penentuan memutuskan soal landasan hukum dan mata anggaran APBD Jakarta yang tertunda dua bulan.

 Ahok berkeras tidak memasukkan mata anggaran baru dari DPRD yang disebut dana siluman, sementara DPRD Jakarta menuding Ahok tidak sesuai prosedur dalam pengajuan APBD ke Kemendagri.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI