Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mengaku prihatin dengan proses hukum dan politik yang dilancarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD 2015. Menurutnya, dengan berlarut-larutnya permasalahan tersebut masyarakat dirugikan.
"Masalah yang tadinya sangat sederhana malah menjadi rumit dan panas, karena itu saya merasa sangat prihatin, sebab rakyatlah yang dirugikan," kata Wiranto dalam konferensi pers untuk menyikapi konfik antara Ahok dan DPRD di kantor DPP Hanura Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).
Wiranto mengaku semakin prihatin ketika ada pihak lain yang turut campur dalam permasalahan tersebut. Pasalnya, bukannya memberikan titik terang, tetapi membuat masalah semakin runyam dan sulit untuk dipecahkan. Sayangnya, Wiranto tidak menyebut siapa pihak lain yang ia maksud.
"Banyak pihak ikut angkat bicara yang arahnya hanya memancing dan hanya mengarah ke wilayah yang cukup sensitif membuat masalah tersebut mejadi lebih meluas dan kompleks, bukan memberikan solusi," Wiranto menambahkan.
Seperti diketahui, konflik tersebut bermula ketika Ahok menyerahkan dokumen APBD ke Kementerian Dalam Negeri yang bukan disahkan DPRD. Menurut Ahok, ada dana siluman dalam rancangan tersebut yang mencapai Rp12,1 triliun. Merespon hal ini, DPRD pun menggunakan hak angket untuk menyelidiki langkah Ahok.
Kemendagri pun turun tangan. Kemendagri sudah mengevaluasi draf Rancangan Perda tentang APBD 2015 dan menyerahkan hasilnya kepada Gubernur Ahok pekan lalu.
Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD DKI Jakarta 2015 dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD DKI Jakarta 2015 tertanggal 11 Maret 2015.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sampai Senin (23/3/2015).
Banyak mata anggaran yang kemudian dikoreksi karena dinilai tidak rasional.
Terkait proses hukum dan politik yang dilancarkan Ahok dan para pimpinan DPRD, Tjahjo mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan campur tangan.
"Kami tidak mau ikut campur, itu hak politik DPRD dan Pak Ahok. Tinggal menunggu proses hukum dan politik itu," tambahnya.
