Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Lulung mempertanyakan password e-budgeting APBD 2015 yang baru diberikan kepada pimpinan dewan setelah sistem tersebut disoal.
"Kenapa baru sekarang, kenapa sudah jadi masalah baru kita dikasih password, e-budgeting," kata politisi dari Fraksi PPP, Kamis (19/3/2015).
Lulung mengatakan mengapa hal itu tidak dibahas bersama sejak dulu jika sistem e-budgeting memang dianggap bisa menjadikan management yang sangat baik dan teruji serta akuntabilitas dapat di kontrol mengurangi Silpa dan mencegah korupsi.
"Kenapa tidak sama-sama dibahas waktu itu, malahan e-budgeting itu dikunci sebelum pembahasan," katanya.
Lulung juga menilai APBD hasil evaluasi Kemendagri janggal karena awalnya bukan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
"Orang itu kan masih palsu, kita bilang ini masih tidak dibahas, program untuk kelurahan yang masing-masing Rp3 miliar kali 267 kelurahan untuk apa? kasih tahu dulu. Kan itu dilarang Kemendagri, sedangkan tunjangan kerjanya sudah ada. Satu lagi yang dilarang itu operasional para wali kota," ujarnya.
Setelah dipercaya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memegang password e-budgeting, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Mursadi mengajak semua pihak di eksekutif maupun legislatif untuk saling mengawasi penggunaan APBD.
"Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh gubernur. Ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu," ujar Prasetio usai bertemu Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, tadi.
Prasetio mengatakan dengan sistem e-budgeting anggaran tidak bisa lagi dimain-mainkan oleh eksekutif maupun legislatif.
"Jadi kalau bicara masalah main-main anggaran udah terkunci nih. Yang penting anggaran sampai ke bawah dan punya masyarakat. Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan," kata Prasetio.
Politisi PDI Perjuangan itu sekarang bisa membandingkan APBD dengan sistem e-budgeting dengan yang bukan e-budgeting. Permainan anggaran di APBD yang tidak memakai sistem e-budgeting, kata dia, tidak dapat diketahui.
"Kalau sekarang kan nggak, SKPD nakal, DPRD nakal, main sorot-sorotan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik," kata dia. "Jadi kalau anggota DPRD yang nakal, ketua tim anggaran yang nakal, ada id saya, saya yang pegang. Pak Gub tinggal bilang saya, saya tinggal nyari. Kalau nakal juga ga saya kasih masuk karena transparan."
