Infografis
Suara.com - Setelah dipercaya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memegang password e-budgeting, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Mursadi mengajak semua pihak di eksekutif maupun legislatif untuk saling mengawasi penggunaan APBD.
"Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh gubernur. Ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu," ujar Prasetio usai bertemu Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Prasetio mengatakan dengan sistem e-budgeting anggaran tidak bisa lagi dimain-mainkan oleh eksekutif maupun legislatif.
"Jadi kalau bicara masalah main-main anggaran udah terkunci nih. Yang penting anggaran sampai ke bawah dan punya masyarakat. Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan," kata Prasetio.
Politisi PDI Perjuangan itu sekarang bisa membandingkan APBD dengan sistem e-budgeting dengan yang bukan e-budgeting. Permainan anggaran di APBD yang tidak memakai sistem e-budgeting, kata dia, tidak dapat diketahui.
"Kalau sekarang kan nggak, SKPD nakal, DPRD nakal, main sorot-sorotan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik," kata dia. "Jadi kalau anggota DPRD yang nakal, ketua tim anggaran yang nakal, ada id saya, saya yang pegang. Pak Gub tinggal bilang saya, saya tinggal nyari. Kalau nakal juga ga saya kasih masuk karena transparan."
Ahok menambahkan dengan sistem e-budgeting, eksekutif maupun legislatif dapat bersama-sama mengawasi penggunaan APBD.
"Dulu gak ada sistem e-budgeting dan lock mampu gak DPRD awasi puluhan ribu item dari SKPD? Gak mampu. Saya juga gak mampu. Makanya dengan sistem lock yang nakal dikunci sudah. Kaya nangkep maling ditangkap dikunci. Dulu kan nangkep maling terus dilepas," kata Ahok.
