Infografis
Suara.com - Kelompok ISIS baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan bocah-bocah berbahasa Melayu melakukan berbagai aktivitas seperti belajar, berdoa, dan mengikuti kursus tempur. Sejumlah pakar menilai, kemunculan video tersebut berpotensi mengundang dukungan dan radikalisasi warga di Malaysia.
Lansiran The Strait Times, dalam video berjudul Pendidikan di Kekhalifahan itu terlihat sedikitnya 20 anak penutur Bahasa Melayu melakukan kegiatan di wilayah yang dikuasai ISIS. ISIS juga merilis sejumlah foto para siswa di akademi Abdullah Azzam yang belajar dengan pengantar Bahasa Melayu. Akademi itu dipersiapkan sedemikian rupa bagi anak-anak anggota ISIS dari kawasan Asia Tenggara.
"Saat ini, ISIS menarik minat kaum muda yang hanya bisa berbahasa Inggris pas-pasan. Mayoritas kaum muda di kawasan pedesaan tidak bisa memahami Bahasa Inggris atau apa yang diunggah di dunia maya," kata Ahmad El-Muhammady, dosen pengajar International Islamic University Malaysia seperti dikutip The Strait Times.
"Video-video yang beredar di Malaysia berpengaruh lebih buruk bagi kaum muda di sini. Kini mereka melihat warga kami di Suriah dan ingin pergi ke sana dan mengalaminya sendiri," lanjut Ahmad.
"Mereka diajari sejak muda tentang kekhalifahan dan penasaran seperti apa kekhalifahan yang dibentuk ISIS," ujar Ahmad yang juga anggota dewan Program Rehabilitasi tawanan kasus terorisme yang dibentuk Kepolisian Diraja Malaysia.
Sejak tahun lalu, sudah ada 20 warga Malaysia yang ditangkap atas dugaan keterlibatannya dengan ISIS. Bulan lalu, polisi menahan seorang gadis 14 tahun yang hendak pergi ke Suriah lewat Bandara Internasional Kuala Lumpur.
Negara Bagian Perak, Malaysia, jadi negara bagian Malaysia pertama yang melarang ISIS. Mufti Negara Bagian Perak, Harussani Zakaria menyebut ISIS sebagai kelompok kriminal. Ia mengataka pula bahwa apa yang dilakukan ISIS sama sekali melenceng dari ajaran Islam.
Sementara itu, pemerintah Malaysia kabarnya akan segera membuat undang-undang Pencegahan Aksi Terorisme dan Pejuang Asing. Namun, banyak pakar yang menilai, pemerintah harus melakukan lebih dari hanya sekedar membuat undang-undang.
"Pemerintah belum cukup melakukan tindakan... kita harus memiliki Kelompok Rehabilitasi Keagamaan dan program-program serupa yang sudah dilakukan Singapura," kata direktur Pusat Studi Pertahanan dan Keamanan Internasional, Ahmad Ghazali Abu Hassan. (Asia One)
BERITA MENARIK LAINNYA:
Ini 5 Tips Agar Smartphone Tahan Lama
Makin Terkenal, Wina Lia Malah Diteriaki Saat di Bandara
Ini Sosok 'Malaikat Pencabut Nyawa' yang Ditakuti Anggota ISIS
Dinyatakan Meninggal, Bayi Ini Hidup Lagi Saat Dipeluk Ibunya
Di Usia 21 Tahun, Perempuan Ini Sudah Punya 11 Anak
