Infografis
Hasil evaluasi Kemendagri ini sekarang masih dalam tahap pembahasan antara Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Besok, mereka akan rapat bersama membongkar satu persatu pos anggaran.
Kemendagri memberikan waktu tujuh hari untuk menyelesaikan masalah APBD. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya mengatakan kalau sampai terjadi kebuntuan dalam pembahasan, maka APBD 2015 tidak bisa disahkan dan anggaran yang akan digunakan adalah APBD 2014.
Seperti diketahui, APBD 2015 menjadi masalah berkepanjangan setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengirimkan dokumen ke Kemendagri dalam sistem e-budgeting dan yang dikirimkan itu bukan yang telah disahkan DPRD. Ahok melakukan itu karena merasa ada kejanggalan nilai anggaran yang disahkan dewan.
Dewan mempersoalkan prosedur yang ditempuh Ahok, lalu ditindaklanjuti dengan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Ahok.
Kemendagri pun turun tangan untuk memediasi kedua belah pihak serta mengevaluasi APBD 2015. Hasil evaluasi sudah dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pekan lalu, dan pekan ini harus dibahas dan disimpulkan dewan dan pemerintah.
