Vatikan: Kekerasan Diperlukan untuk Perangi ISIS

Ruben Setiawan Suara.Com
Senin, 16 Maret 2015 | 06:01 WIB
Vatikan: Kekerasan Diperlukan untuk Perangi ISIS
Ilustrasi pusat kota Vatikan (Shutterstock).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Duta Besar Vatikan di Jenewa, Swiss, mengatakan bahwa penggunaan kekerasan mungkin diperlukan untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas dari keganasan ISIS. Kekerasan, menurut sang Duta Besar Vatikan, bisa berguna apabila solusi politik tak kunjung tercapai.

Dalam sebuah wawancara dengan Crux, situs Katholik asal Amerika Serikat (AS), Dubes Vatikan, Uskup Agung Silvano Tomasi mengatakan, ISIS, yang telah memplokamirkan kekhalifahan di atas tanah rampasan di Suriah dan Irak bagian utara, telah melakukan genosida dan harus dihentikan.

"Apa yang dibutuhkan adalah sebuah sebuah koalisi yang terkoordinasi dan dipersiapkan dengan baik untuk melakukan segala hal yang mungkin untuk mencapai penyelesaian politis tanpa kekerasan," kata Tomasi seperti dikutip Crux.

"Namun, jika hal itu tidak mungkin diwujudkan, maka kekerasan mungkin perlu digunakan," sambung Tomasi.

Sebelum Tomasi melontarkan pandangannya ini, Paus Fransiskus sudah berulang kali mengecam ISIS. Sri Paus mengecam pemenggalan 21 jemaat Gereja Koptik Mesir di Libya pada bulan Februari. Bapak Suci mengatakan, adalah suatu langkah yang tak keliru untuk menghentikan pelaku kekerasan dengan cara-cara tak adil.

Tomasi menegaskan bahwa Vatikan tidak hanya ingin melindungi umat minoritas Kristiani di kawasan yang dikuasai ISIS, namun juga komunitas-komunitas masyarakat lain yang selama ini menjadi sasaran ISIS.

"Kristiani, Yazidi, Syi'ah, Sunni, Alawiyah, semuanya adalah manusia yang punya hak untuk dilindungi," tegas Tomasi.

"Kali ini, warga Kristiani yang jadi target khusus, namun kami ingin membantu mereka tanpa membuat pengecualian terhadap lainnya," pungkas Tomasi.

Tomasi mengatakan, koalisi ISIS yang dibentuk harus terdiri atas negara-negara Islam yang berada di Timur Tengah dan pembentukannya harus dengan panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Reuters)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI