Infografis
Suara.com - Koalisi Merah Putih (KMP) akan mempertanyakan keputusan pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H Laoly tentang kisruh partai Golkar ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, dirinya mendapat informasi, kalau keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono dilakukan tanpa koordinasi dengan Presiden Jokowi.
"Yang kami dengar justru keputusan ini tidak sepengetahuan presiden, ya, makanya nanti kita akan tanyakan kepada presiden, ini keputusan presiden atau Menkumham-nya yang merupakan politisi partai," kata Fadli di DPR, Jumat (13/3/2015).
Meski demikian, Wakil Ketua DPR ini mengatakan, tidak akan terganggu hubungan KMP dengan Presiden. Dia menyatakan, hubungan KMP dan Jokowi akan baik-baik saja.
"Sejauh ini sih tidak (terganggu) saya kira, Presiden (Jokowi) justru sangat kooperatif," kata Fadli Zon.
Menurutnya, putusan Menkumam tentang hasil Mahkamah Partai Golkar janganlah dipolitisir.
Dia sekaligus berharap kedua seteru menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung yang tengah menguji kasasi dari Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical).
“Jadi ini dipolitisir. Kalau ini dipolitisir tidak bisa kita terima begitu saja apalagi masih ada gugatan hukum, sampai nanti ada suatu hal yang sangat final dari keputusan ini, ujungnya di mana baru kita bisa mengambil keputusan," ujar Fadli.
