Infografis
Suara.com - Perselisihan APBD DKI Jakarta 2015 antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD sudah berimbas kepada masyarakat berekonomi lemah. Di antaranya, dialami oleh petugas kebersihan di lapangan.
Salah satu petugas kebersihan yang ditemui suara.com, Kamis (12/3/2015), bernama Rosyid. Petugas di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ini mengaku belum menerima bayaran sejak Februari 2015.
“Waduh mas, kita ini bekerja setiap hari, tanpa libur, gaji yang seadanya, itu pun bayarnya tidak jelas lagi, gaji bulan Januari lalu saja baru dibayar tanggal 24 Februari kemarin,” kata warga Jembatan Serong, Depok Lama, Jawa Barat.
Rosyid sebenarnya tidak mau terlalu mempermasalahkan keterlambatan penggajian, tapi bagi dia, kasus ini menunjukkan pemerintah kurang perhatian dengan orang-orang berpenghasilan kecil.
Rosyid sudah empat tahun menjadi petugas pemungut sampah warga Jakarta. Karena rumahnya jauh, setiap pagi, ia bangun pukul empat, kemudian mengejar kereta di Stasiun Depok Lama yang paling pagi agar tidak terlambat sampai di tempat kerja. Jam enam, ia harus mulai membersihkan sampah.
Ayah tiga anak ini mengaku sangat menyintai pekerjaan. Saking cintanya, ia sering tidak mau mengambil jatah libur.
“Memang melelahkan mas, karena setiap hari bangunnya jam segitu, kemudian sampai ditempat langsung kerja berat. Tapi, gak apa-apalah itulah pekerjaan, yang penting kita laksanakan dengan hati, insya Allah semuanya akan berjalan lancar dan kita pun bisa senang. Meskipun kita tidak ada jadwal libur dalam satu minggu, tapi kadang-kadang diberikan oleh pengawas, namun saya sendiri belum pernah mengambilnya, apalagi memintanya,” kata Rosyid.
Mengingat pentingnya peran petugas kebersihan, Rosyid berharap pemerintah memperhatikan mereka, setidaknya jangan menunda pembayaran gaji.
Saat ini, Rosyid sedang membiayai anaknya, Sulung, kuliah di kampus Bina Sarana Informatika, Depok. Kalau gaji molor, kata Rosyid, ia khawatir akan mengganggu kelancaran biaya anak.
“Ya harapannya saat ini mas kita, khususnya saya pribadi, karena anak saya sudah kuliah, tolonglah pemerintah jangan lupa dengan kami, uang tersebut bukan untuk kepentingan perut kami saja, tetapi buat anak-anak kami yang saat ini masih sekolah,” katanya.
Ketegangan hubungan Ahok dengan DPRD bermula dari pernyataan Ahok mengenai adanya dana siluman di APBD 2015 sebesar Rp12,1 triliun. DPRD pun bereaksi keras dengan menggunakan hak angket untuk menyelidiki langkah Ahok mengirimkan draft APBD ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka berang karena rancangan yang dikirimkan Ahok ke kementerian bukan yang telah dibahas bersama dewan.
Sampai saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum memutuskan solusi permasalahan APBD. Pengesahan APBD pun molor.
