Ketegangan hubungan Ahok dengan DPRD bermula dari pernyataan Ahok mengenai adanya dana siluman di APBD 2015 sebesar Rp12,1 triliun. DPRD pun bereaksi keras dengan menggunakan hak angket untuk menyelidiki langkah Ahok mengirimkan draft APBD ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka berang karena rancangan yang dikirimkan Ahok ke kementerian bukan yang telah dibahas bersama dewan.
Sampai saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum memutuskan solusi permasalahan APBD. Pengesahan APBD pun molor.