Ada Partai yang Pencatatan Keuangannya Cuma di Kepala Ketua Umum

"Kan jadi sama seperti perusahaan. Siapa yang bisa keluarkan uang besar atau punya saham besar, bisa berlaku apa saja," kata Ade.

Yang perlu dilakukan lagi sebelum pemerintah menaikkan subsidi ialah semua partai harus memenuhi syarat.

"Tingkatkan tata kelola, memiliki catatan pengelolaan sampai pertanggungjawaban. Itu harus dibuat secara terbuka," kata Ade.

Ade menilai dana yang telah diberikan pemerintah kepada partai politik selama ini belum transparan.

"Selama ini kan yang tahu keuangan partai hanya beberapa orang saja. Dalam penelitian kami, ada bendahara yang tidak tahu pengelolaan uang partai. Pernah kita tanya, soal penggunaan, ada yang mengatakan pengeluaran tidak dicatat di pembukuan partai, tapi di kepala ketua umum," kata Ade.

Ade kemudian membandingkan dengan pengelolaan keuangan di masjid-masjid yang jauh lebih transparan karena selalu diumumkan.

"Kalah dengan keuangan masjid, selalu diumumkan pemasukan dan pengeluarannya," kata dia.

Yang perlu diperhatikan lagi apabila APBN untuk partai naik, nanti harus ada ketegasan, bila ternyata partai penerimanya masih saja menerima uang haram, bisa dikenai sanksi.

"Laporan harus dipublikasikan ke masyarakat. Karena yang dipakai APBN," katanya.