Infografis
Suara.com - Pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat mendadak menyusul keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H Laoly yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono dan tidak merestui kepengurusan Aburizal Bakrie (Ical).
"Kita akan rapat hari ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Menurut Fadli, KMP percaya Golkar yang sah adalah yang versi Munas Bali dan dipimpin Ical dan menuding kalau keputusan Menkumham adalah intervensi.
"Jelas DPP Aburizal Bakrie yang sah karena ada DPD 1 dan DPD 2 yang hadir. Kalau itu (Golkar versi Munas Jakarta) disahkan karena kewenangan kumham ini menodai dan menginjak-nginjak demokrasi. Ini tanda pemerintah yang otoriter persis seperti jaman dulu ketika PDI dipecah belah dan partai-partai dipecah belah demi kepentingan politik pemerintah," tuturnya.
Dalam putusannya, MenkumHAM menyatakan keabsahan Golkar versi Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Agung pun, langsung mengambil sikap menarik Golkar keluar dari KMP.
Selain masalah Golkar, Fadli menerangkan, rapat KMP kali ini dilakukan untuk membicarakan banyak hal. Fadli pun enggan memberitahu ptempat ertemuan elit KMP nanti.
"Ini pertemuan rutin, akan membicarakan banyak hal karena kita akan memasuki masa sidang ketiga. Lalu membicarakan sikap kita tentang calon Kapolri baru dan KPK, termasuk Golkar," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Fadli juga membantah bila disebut pertemuan KMP nanti juga membicarakan tentang kabar KMP akan melakukan boikot terhadap Pilkada serentak 2015.
Gerindra, kata Fadli, tidak akan melakukan boycot untuk hal tersebut.
"Ngga ada, tidak ada pembicaraan itu. Tidak ada, itu hoax. Pilkada harus kita rebut dong bukan di boikot dan tidak pernah Pak Prabowo menyatakan itu," ujarnya.
