Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap proses rapat hak angket DPRD bisa transparan agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak, selain itu agar masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana proses sesungguhnya penyampaian APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu dekat, panitia hak angket berencana memanggil Tim 20 yang bertugas menyusun e-budgeting pada APBD.
Juru bicara tim Pansus Hak Angket, Inggard Joshua, bereaksi ketika menanggapi pernyataan Ahok. Ia menegaskan bahwa rapat panitia angket tidak pernah dilakukan secara tertutup.
"Humas pemda itu tiap ada rapat panitia angket dibuka untuk publik untuk umum. Jadi salah besar pernyataan itu," kata politisi Partai Nasional Demokrat, Rabu (11/3/2015).
Sebaliknya, Inggard menilai Ahok sedang memutarbalikkan fakta.
"Coba anda tanya (Ahok) pernah ga rapat ini ditutup untuk umum. Jangan memutarbalikkan fakta. Anda bisa meng-cover itu semua. Ketika dipanggil, gak ada yang ditutupi agar penyidikan transparan terbuka," kata dia.
"Direkam pun gak masalah. Makanya, jangan terus percaya dengan omong orang. Harus memberi perimbangan, bukan untuk menjatuhkan seseorang tapi untuk membuka proses kebenaran. Main buka bukaan saat angket. Supaya jelas potret bangsa kita. Jangan robohkan instigusi," Inggard menambahkan.
Sebelumnya, Ahok mengatakan bahwa dengan adanya tranparansi, diharapkan semuanya bisa berjalan baik.
"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua (permasalahan menjadi) terang benderang ke publik bisa ditunjukkan dengan membuat semua rapat angket terbuka," kata Ahok.
Ahok juga meminta kepada tim hak angket DPRD untuk mengizinkan staf humas Pemerintah Jakarta merekam proses pertemuan-pertemuan terkait angket.
"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan (humas DKI merekam rapat) sesuai komitmen transparansi kita semua," katanya.
