Infografis
Rata-rata tiap tahun, anggaran DKJ keluar di sekitar April. "Itu kalau pengesahannya normal yah, sebelum Desember," jelas dia.
Kata dia, hibah Rp 5 miliar pertahun itu pun masih kurang. Setidaknya untuk membuat program kesenian, DKJ membutuhkan anggaran sampai Rp 20 miliar. Untuk mempunyai dana sebesar itu, DKJ harus diubah strukturnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT ini mempunyai hak mengajukan anggaran. Hanya saja sebagian kalangan di DKJ tidak setuju DKJ dijadikan UPT.
"Karena otomatis akan diisi PNS. Sebagian meragukan PNS untuk di kesenian," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan waktu Pemprov dan DPRD DKI untuk berunding soal kebuntuan pembahasan APBD 2015. Waktunya 7 hari kerja setelah 13 Maret. Jika tidak semua program dan pelayanan publik di Jakarta bisa terganggu.
Selambat-lambatnya 23 Maret besok sudah ada keputusan dan anggaran APBD bisa cair. Ahok dan DPRD berkonflik soal draft APBD 2015. Perseteruan semakin runcing saat Ahok melaporkan adanya dugaan dana siluman dalam APBD sebesar Rp12,1 triliun.
