"Yang pasti berdampak. Bicara masalah kebersihan, misalnya tenaga-tenaga yang non pegawai negeri, seperti pegawai harian lepas, akan molor pembayarannya. Kalau sampai berbulan-bulan tidak dibayar, darimana mereka menghidupi anak istri," kata Gembong kepada suara.com.
Kemudian, kata Gembong, penundaan pengesahan APBD juga akan membuat pembayaran para guru honorer tersendat.
Selain itu, kata Gembong, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat juga akan terganggu.
"Banyak program yang harusnya segera dilaksanakan, tapi karena anggaran tidak disahkan, akan terganggu," kata Gembong. "Banyaklah yang terkena dampak dari molornya pengesahan APBD."