Infografis
Suara.com - Selama ini, anggota DPRD DKI Jakarta sering mengritik gaya komunikasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menurut mereka tidak etis. Tapi lucunya, sebagian anggota DPRD sendiri tidak memberikan contoh komunikasi yang baik.
Seperti kemarin, Kamis (5/3/2015), di tengah mediasi antara Ahok dan DPRD yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri di gedung aula Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, diwarnai adu mulut, bahkan terdengar kata-kata kotor dari arah anggota DPRD. Pertemuan yang sejatinya untuk mencari solusi atas perselisihan APBD 2015 itu pun berakhir tanpa ada kesepakatan.
Menanggapi perilaku adanya anggota DPRD yang berkata kasar dan kotor, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gembong Warsono mengatakan seharusnya seorang pemimpin tidak boleh bersikap seperti itu.
"Ini kan masalah norma, etika, yang harusnya sebagai kepala daerah, pemimpin, harus menjaga. Tidak bolehlah seperti itu, memaki anak buah di depan umum. Bagaimanapun, mereka harus memberikan perlindungan," kata Gembong kepada suara.com.
Aturan itu, kata Gembong, berlaku baik untuk pejabat di legislatif maupun eksekutif.
"Siapapun, dalam konteks mereka adalah pejabat publik harus menjaga itu. Wajib menjunjung tinggi norma dan etika," katanya.
Ketika ditanya apakah Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong Badan Kehormatan DPRD untuk menyelidiki kasus anggota DPRD yang berkata kasar dan kotor di Kemendagri, Gembong mengatakan untuk sekarang DPRD sedang fokus untuk menyelesaikan masalah APBD 2015 yang sampai sekarang belum selesai.
"Prinsipnya saat ini fokus dulu pada penyelesaian APBD. Dari situ kita berangkat dulu. Kita selesaikan setahap demi setahap. Hari ini masih APBD," katanya.
Lagi pula, katanya, Badan Kehormatan akan bekerja setelah mendapatkan laporan.
"Kita lihat saja perkembangannya bagaimana. BK kan harus ada laporan dulu, dari mana saja datangnya," kata Gembong.
