Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak pernah melobi Partai Nasional Demokrat untuk mencabut hak angket terkait kasus dana siluman di Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah tahun 2015.
"Nggak ada hasil lobi (dengan Nasdem), masing-masing partai aja mutusin," kata Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015).
Ahok mengatakan bahwa ia tidak perlu melobi partai politik karena berada di pihak yang tidak bersalah dalam kasus APBD.
"Saya mana mungkin melobi parpol membatalkan angket, orang saya nggak salah kok," kata Ahok.
Kepada partai politik, Ahok hanya mengatakan agar jangan membiarkan fraksi-fraksi mereka di DPRD mendukung dana siluman senilai Rp12,1 triliun lolos di RAPBD.
"Saya malah meminta ke semua parpol untuk jangan melakukan pembiaran dong sama fraksi DKI nyolong Rp12,1 triliun," kata Ahok.
Seperti diketahui, Ahok menemukan selisih anggaran ketika APBD yang diajukan pemerintah dengan rancangan yang disahkan DPRD dicocokkan. Nilainya bertambah menjadi Rp12,1 triliun.
Kisruh dana siluman dalam APBD tersebut kini bergulir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memberi sinyal akan mengusut kasus yang dilaporkan Ahok tersebut.
Ahok mengadu ke KPK setelah DPRD menggunakan hak angket atau menyelidiki kebijakan Ahok. DPRD menuding Ahok melanggar hukum karena mengajukan APBD ke Kemendagri tanpa dibahas lewat DPRD. Sebaliknya, Ahok menuduh dana siluman itu titipan oknum anggota dewan.
Salah satu pos anggaran yang dicurigai Ahok adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau alat untuk penyimpan daya yang nilainya mencapai Rp6 miliar setiap sekolah. Ternyata, pengelola sekolah mengatakan tidak pernah mengajukan anggaran itu.
Ketua Umum Partai Nasdem belakangan menginstruksikan Fraksi Nasdem untuk mencabut kembali dukungan penggunaan hak angket kepada Ahok. Nasdem juga minta maaf atas kekisruhan selama ini sehingga menghambat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat Jakarta.
