Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berterimakasih kepada Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang telah menginstruksikan kepada Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta untuk mencabut dukungan terhadap penggunaan hak angket kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan perbedaan pengajuan rancangan APBD tahun 2015.
"Itu haknya dia (Nasdem) tidak apa-apa. Kita sudah siap dan kita berterimakasih seperti itu," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Pencabutan dukungan Fraksi Nasdem terhadap penggunaan hak angket, kata Djarot, sangat menguntungkan eksekutif.
"Iya dong berarti kan enak bela kita (pemerintah Jakarta) kan," kata dia.
Djarot berharap langkah Fraksi Nasdem diikuti oleh fraksi-fraksi lainnya di DPRD. Djarot akan sangat berterimakasih bilamana semua fraksi mencabut penggunaan hak angket.
"Saya berharap, supaya (fraksi yang lain juga) menarik. Semuanya. Dan kita fokus ngurusin rakyat," kata Djarot. "Ini kan baru Nasdem. Tapi yang jelas, nggak usahlah kita seperti ini terus-terusan. Ngurusin rakyatlah dan segera APBD selesai."
Kisruh dana siluman dalam APBD kini bergulir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memberi sinyal akan mengusut kasus yang dilaporkan Ahok tersebut.
Ahok mengadu ke KPK setelah DPRD menggunakan hak angket atau menyelidiki kebijakan Ahok. DPRD menuding Ahok melanggar hukum karena mengajukan APBD ke Kemendagri tanpa dibahas lewat DPRD. Sebaliknya, Ahok menuduh dana siluman itu titipan oknum anggota dewan.
Salah satu pos anggaran yang dicurigai Ahok adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau alat untuk penyimpan daya yang nilainya mencapai Rp6 miliar setiap sekolah. Ternyata, pengelola sekolah mengatakan tidak pernah mengajukan anggaran itu.
