Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengapresiasi sikap Partai NasDem yang telah menginstruksikan fraksinya di DPRD untuk mencabut hak angket.
"Saya kira NasDem itu yang betul ya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/3/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menerangkan, asal muasal hak angket yang diajukan DPRD lantaran menuding dirinya telah mengirimkan draf DPRD palsu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kenapa dibuat angket? (Karena) DPRD menuduh kami memalsukan APBD, sedangkan kami mengatakan yang memalsukan itu mereka (DPRD) gitu loh," kata Ahok.
"Jadi kalau orang mau mendukung Rp12,1 triliun itu nggak pantas, ya pasti batalin angket dong seperti NasDem lakukan karena antara angket dan ini tuh 2 sisi yang hitam putih. NasDem betul karena dia mendukung Rp 12,1 triliun tidak benar, dia pasti batalin angket," jelas Ahok.
Ahok menuding, fraksi di DPRD yang masih mempertahankan untuk melakukan hak angket lantaran ingin mempertahankan versi Rp12,1 trilitun.
"Angket ini mau mempertahankan versi Rp12, 1 triliun dan menuduh versi kami yang siluman. Makanya perlu angket," tegas dia.
Seperti diberitakan, selisih anggaran itu ditemukan Ahok ketika rancangan yang diajukan pemerintah provinsi ke DPRD dengan rancangan yang disahkan DPRD dicocokkan. Nilainya bertambah menjadi Rp12,1 triliun.
Kisruh dana siluman dalam APBD tersebut kini bergulir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul langkah Ahok melaporkan sejumlah mata anggaran APBD Jakarta 2014. Ahok menuding ada dana siluman yang dimainkan oleh anggota DPRD Jakarta.
Sementara, DPRD menuding Ahok melanggar hukum karena mengajukan APBD langsung ke Kemendagri tanpa dibahas lewat DPRD..
Salah satu pos anggaran yang dicurigai Ahok adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau alat untuk penyimpan daya yang nilainya mencapai Rp6 miliar setiap sekolah. Ternyata, pengelola sekolah mengatakan tidak pernah mengajukan anggaran itu.
