Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (2/3/2015) siang, terkait kisruh antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan anggota DPRD Jakarta mengenai APBD DKI tahun anggaran 2015.
"Iya nanti siang (bertemu Mendagri) setelah ini (rapat pimpinan). Iya tugas kita mendinginkan biar birokrasi dingin, biar DPRD dingin, Jakarta dingin. Gitu saja," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015).
Djarot yakin sentuhan Tjahjo Kumolo bisa mencairkan suasana tegang antara eksekutif dan legislatif.
"Nanti pendinginannya Mendagri turun tangan. Jadi semuanyalah saya minta semua bisa bersikap arif, bisa berpikir tenang jernih demi kepentingan rakyat Jakarta. Jangan sampai rakyat Jakarta dikorbankan dengan berbagai macam perang di media," kata Djarot.
Djarot mengatakan Mendagri memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pangkal masalah tersebut, yakni dana siluman senilai Rp12,1 juta di APBD 2015 sebagaimana yang dimasalahkan Ahok.
"Loh iya Mendagri kan berwenang untuk meneliti mengevaluasi draf APBD dari kedua belah pihak," kata politisi PDI-Perjuangan.
Seperti diketahui, kisruh dana siluman dalam APBD tersebut kini bergulir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memberi sinyal akan mengusut kasus yang dilaporkan Ahok tersebut.
Ahok mengadu ke KPK setelah DPRD menggunakan hak angket atau menyelidiki kebijakan Ahok. DPRD menuding Ahok melanggar hukum karena mengajukan APBD sendiri tanpa dibahas lewat DPRD. Sebaliknya, Ahok menuduh dana siluman itu permainan oknum anggota dewan.
Salah satu pos anggaran yang dicurigai Ahok adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau alat untuk penyimpan daya yang nilainya mencapai Rp6 miliar setiap sekolah. Ternyata, pengelola sekolah mengatakan tidak pernah mengajukan anggaran itu.
