Infografis
Suara.com - Upaya anggota DPRD DKI Jakarta untuk menggulingkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui hak angket atas buntut kisruh APBD 2015 mengundang simpati para netizens kepada Ahok.
Pagi tadi, Minggu (1/3/2015), di tengah acara car free day, netizens yang selama ini mendukung Ahok melalui akun Twitter @temanahok, turun ke jalan. Mereka berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia dan membentangkan spanduk bertuliskan: #Kami adalah Ahok, Lawan Begal APBD.
Mereka menggalang kekuatan moral dari masyarakat untuk Ahok yang Jumat (27/2/2015) lalu mengadukan kasus dana siluman senilai Rp12,1 triliun dalam APBD 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kekuatan moral untuk Ahok dinyatakan dalam bentuk tanda tangan. Masyarakat yang mendukung Ahok untuk menyelamatkan triliunan rupiah di APBD 2015 membubuhkan tanda tangan di spanduk tersebut.
Selain itu, sebagian pendukung Ahok yang turun di Bundaran Hotel Indonesia juga mengenakan kaos kuning bertuliskan: Ahok For Jakarta, Jokowi For President dan mereka memakai topeng wajah Ahok.
Rupa-rupa cara masyarakat menyampaikan dukungan moral kepada Ahok. Antara lain, melalui Twitter, mereka mengungkapkannya.
"#gueahok #SaveAhok @temanAhok dukung pak Ahok 100% untuk good goverment, you will never walk alone Mr. Governor," tulis Oscar Novan di akun Twitter @oscar_novan.
Saat ini, akun @temanahok sudah memiliki 14,5 ribu followers. Para pendukung Ahok terus menerus meluaskan pesan dukungan untuk menjegal "begal" APBD ke masyarakat sampai sekarang.
Masalah Ahok dengan anggota DPRD DKI Jakarta berawal dari pengajuan APBD tahun 2015 melalui sistem baru, e-budgeting, kepada Kementerian Dalam Negeri tanpa diteken dulu oleh DPRD DKI Jakarta. Lalu, DPRD tidak bisa terima Ahok langsung mengajukan anggaran sistem e-budgeting itu langsung ke Kemendagri. DPRD pun menggunakan hak angket atau hak untuk menyelidiki kebijakan pemerintah.
Di berbagai kesempatan, Ahok menjelaskan bahwa sistem e-budgeting dapat diajukan tanpa teken DPRD. Ahok mengungkapkan memang tidak minta persetujuan DPRD DKI Jakarta supaya dana siluman senilai belasan triliun yang sudah dihapusnya tidak dimunculkan DPRD lagi.
