"Teman-teman daerah ingin pusat tak berkuasa berlebihan. Tak cocok dengan demokrasi modern kalau yang menentukan semua pusat, ketua umum," katanya.
Tradisi baru lainnya adalah ketua umum bukan segala-galanya atau pusat kekuasaan partai. Seorang ketua umum justru harus melayani partai dan kader.
"Ketua umum harus mengurus partai, bukan mengurus diri sendiri. Daerah ingin ketua umum keliling daerah, memperhatikan kader dan infrastruktur partai," katanya.
Berikutnya adalah ketua umum tidak otomatis menjadi calon presiden. Untuk itu, penetapan calon presiden ditentukan melalui konvensi yang boleh diikuti tokoh dari luar partai. (Antara)