Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) menuding Anggota DPRD Jakarta sering menitipkan program pendidikan kepada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Salah satu contohnya kata Ahok mengenai adanya dana untuk pembelian uninterruptible power supply (UPS) yang menghabiskan dana Rp6 miliar untuk satu sekolah.
"Makanya kita menghabiskan 28 persen APBD untuk pendidikan, sesungguhnya bukan untuk pendidikan tau nggak? Itu lebih banyak titipan-titipan, namanya Pokir, Pokok-pokok pikiran DPRD," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan kini pemerintah Jakarta menghapuskan ‘pokir’ di dalam APBD Jakarta 2015.
Apalagi, karat Ahok, anggaran untuk program-program di dalam ‘pokir’ DPRD digunakan untuk membeli kebutuhan yang bukan prioritas.
"Ini pokok-pokok pikirannya, mungkin selama ini, saya kira DPRD berfikir selama ini DPRD tidak mungkin Gubernur mau ribut gitu lho, karena kamu bisa disingkirkan," kata Ahok.
Dalam sidang paripurna DPRD pada Kamis (26/2/2015) kemarin, bertepatan dengan seratus harinya Ahok menduduki kursi nomor satu di ibu kota, Ahok mendapatkan hadiah berupa hak angket terkait perseteruan dengan legislatif mengenai APBD DKI 2015.
Dalam paripurna itu, sembilan fraksi di DPRD juga telah menandatangani persetujuan untuk melakukan melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan kepada Ahok.
