Infografis
Menanggapi wacana Ahok akan melaporkan DPRD kepada Bareskrim Mabes Polri, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dianggap lucu oleh Wakil Ketua DPRD M. Taufik.
"Saya sudah baca-baca lucu aja. Katanya anggaran itu ada di Jakarta Barat. Itu nggak masuk akal. Dia mau laporin juga terserah. Itu tipe orang panik. Makanya dia obrak abrik kemana-mana," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2/2015).
"Nggak bisa ada jalan keluar. Solusinya cuman satu (Ahok) berhenti," tutup Taufik.
26 Februari 2015
Bertepatan dengan 100 harinya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok dapat 'hadiah' hak angket dari DPRD. Sembilan fraksi DPRD telah menyepakati hak angket untuk Ahok dalam sidang paripurna yang digelar hari Kamis (26/2/2015).
Menanggapi hal itu, Ahok mengaku tak gentar.
"Aku sih biasa saja rapat seperti biasa (ketika DPRD menggelar paripurna)," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/2/2015).
Sebelum ditanya wartawan terkait tanggapan hasil paripurna DPRD DKI, Ahok ternyata sudah menyiapkan bukti berupa berkas yang berisikan data yang tidak wajar dalam pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) di sekolah-sekolah pada tahun 2014.
"Sekarang kita lihat saja nih. (Sambil nunjukkin berkas) Ini tahun 2014 hampir semua sekolah, kita ada bukti 55 sekolah itu dianggarkan Rp6 miliar untuk UPS. Yang menang tender ini bisa begitu banyak. Saya kira ini kita lagi selidikin ini jangan-jangan pemasoknya sama. Satu sekolah pasang UPS sampai Rp5,8 miliar," jelas Ahok.
