Infografis
Ahok membeberkan cara DPRD menyelipkan 'dana siluman' dalam APBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Menurutnya, anggaran itu muncul setelah sidang paripurna pada 27 Januari lalu.
"Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada nggak ketua menyerahkan berkas? Nggak ada," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/2) malam.
"Kalau mereka anggap itu haknya dia, sejak kapan DPRD ngisi nyusun APBD. Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kita ada bukti semua. Supaya masuk dananya dia yang Rp 12,1 triliun," lanjutnya.
DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. Tentu saja ini membuat Ahok gemas bukan main.
Ia bahkan sempat mengancam akan melaporkan DPRD kepada pihak kepolisian maupun ke para penegak hukum.
Terkait hak angket, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo menerangkan sejauh ini sudah ada 90 persen anggota dewan yang menandatangani hak angket.
"Sudah 90 persen anggota DPRD menandatangani hak angket," ujar Prasetyo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/2/2015).
90 persen tandatangan untuk mengajukan hak angket setara dengan 95 orang anggota dewan yang telah setuju dari total politikus yang berada di Kebon Sirih sebanyak 106 orang.
"Jadi gini loh maksud gue setiap bertindak si Gubernur ini harus ada etikanya bos. Dia (Ahok) itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik ya hormati kita lah DPRD yang punya hak budgeting," ujar Prasetyo.
25 Februari 2015
