Infografis
"Pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap hak angket terhadap Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Perjalanan Bapak Gubernur DKI Jakarta setelah memimpin Jakarta, Fraksi Golkar berkesimpulan, seorang pemimpin bukan hanya punya kemampuan tapi juga harus punya akhlak, untuk itu kami menyetujui hak angket yang disampaikan sahabat kami Bung Fahmi Zulfikar Hasibuan (hak angket dilanjutkan)."
8. Perwakilan Fraksi PKB Mualif:
"Partai Kebangkitan Bangsa, kita semua punya tujuan yang sama yaitu ingin DKI Jakarta segera berubah, oleh karena itu demi tekat ini akhirnya PKB secara bulat lanjutkan hak angket ini."
9. Sekretaris Fraksi Nasdem Hasan Basri Umar:
"Kami dari Fraksi Nasdem tentunya sangat-sangat dan setuju dilaksanakan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, karena kita butuh pimpinan (baik) dan yang bermartabat untuk Jakarta."
Sebelumnya, Ahok berencana melaporkan kasus perubahan anggaran APBD oleh DPRD DKI Jakarta ke polisi, KPK, dan Kejaksaan Agung. Namun, Ahok masih menunggu itikad baik anggota dewan soal anggaran dan hak angket sebelum mengadu ke aparat penegak hukum.
"Ngapain (lapor sekarang) tunggu saja dulu kan dia (DPRD) belum angket. Penyidikan dulu, kalau dia sudah penyidikan baru kita lihat semua. Sama-sama siapin bahan saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta. "Kalau emang secara politik gak bisa ya selesaikan secara hukum. Ini, kan masalah politik. Kalau masalah politik gak bisa diselesaikan ya secara hukum."
Ahok mengatakan nilai anggaran yang disebutnya sebagai anggaran siluman tersebut sangat besar, mencapai Rp12,1 triliun.
"Dan buktikan cukup besar, dana siluman kan bukan hanya saya yang bilang," kata dia.
Anggaran siluman itu diketahui setelah Ahok dan Pemprov DKI mencocokkan dokumen APBD dewan dengan pemerintah provinsi. Dari situ, kata dia, terlihat perbedaan mata anggaran yang telah diubah.
