Infografis
Suara.com - Menjelang sidang paripurna penggunaan hak angket di DPRD DKI, Kamis (26/2/2015) siang, ratusan orang yang berasal dari sejumlah ormas demonstrasi di depan gedung wakil rakyat yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
Massa menggunakan berbagai atribut ormas, di antaranya Gerakan Masyarakat Jakarta, Forum Betawi Bersatu, dan Forum Betawi Rempug.
Menurut pengamatan suara.com, selain berorasi mengecam Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Gue Gak Mau Tahu, Yang Penting Ahok Turun."
Spanduk yang lain bertuliskan "Mendukung Hak Angket DPRD DKI Jakarta untuk Menurunkan Ahok."
Dengan alat pengeras suara, seorang orator mengatakan sebagai warga Jakarta, ia ingin dilindungi oleh seorang pemimpin yang bisa menghargai sesama.
"Kita pengin dihormati dan dihargai. Kita ingin dilindungi. Dia malah berjalan seperti preman. Ahok hari ini mesti turun," katanya.
Aksi massa tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat keamanan. Polisi yang dilengkapi dengan tameng dan senjata pelontar gas air mata berjaga-jaga pintu masuk gedung DPRD. Di lokasi itu juga disiagakan armada barracuda dan water canon.
Konsentrasi massa di depan gedung DPRD telah membuat arus lalu lintas macet.
Seperti diketahui, Ahok berencana melaporkan kasus pencantuman anggaran yang nilainya tak masuk akal di APBD oleh DPRD DKI Jakarta ke polisi, KPK, dan Kejaksaan Agung. Namun, Ahok masih menunggu itikad baik anggota dewan soal anggaran dan hak angket sebelum mengadu ke aparat penegak hukum.
"Ngapain (lapor sekarang) tunggu saja dulu kan dia (DPRD) belum angket. Penyidikan dulu, kalau dia sudah penyidikan baru kita lihat semua. Sama-sama siapin bahan saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta. "Kalau emang secara politik gak bisa ya selesaikan secara hukum. Ini, kan masalah politik. Kalau masalah politik gak bisa diselesaikan ya secara hukum."
Ahok mengatakan nilai anggaran yang disebutnya sebagai anggaran siluman tersebut sangat besar, mencapai Rp12,1 triliun.
"Dan buktikan cukup besar, dana siluman kan bukan hanya saya yang bilang," kata dia.
Anggaran siluman itu diketahui setelah Ahok dan Pemprov DKI mencocokkan dokumen APBD dewan dengan pemerintah provinsi. Dari situ, kata dia, terlihat perbedaan mata anggaran yang telah diubah.
Menanggapi sikap Ahok, anggota DPRD DKI Jakarta menggalang dukungan penggunaan hak angket atau penyelidikan.
Rapat paripurna pengesahan panitia penggunaan hak angket yang diketuai oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak diselenggarakan siang ini.
