Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan sebaiknya membiarkan Presiden Joko Widodo yang memilih sendiri kepala Badan Intelijen Negara.
"Negara ini membutuhkan suasana kondusif, tidak gaduh, agar Nawa Cita-nya Jokowi-JK bisa terwujud. BIN yang profesional dibutuhkan untuk membantu presiden menciptakan suasana kondusif itu," kata Edy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Dia juga menyitir tudingan Direktur Setara Institute, Hendardi, bahwa mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, pelanggar HAM.
"Pak As'ad Said Ali bukan pelanggar HAM. Saya sudah tanya ke beberapa komisioner Komnas HAM bahwa tidak ada dokumen apapun di Komnas HAM yang menyatakan Pak As'ad terlibat dalam pelanggaran HAM," kata Edy.
"Saya kira tuduhan personal kepada beliau sangat subyektif dan berdasarkan kepada kebencian pribadi. Jangan melakukan kriminalisasi kepada seseorang," katanya.
As'ad Said adalah Wakil Ketua Umum PBNU. Menurut Edy, As'ad sangat dihormati di lingkungan NU dan kalangan pesantren.
"Kalau ada pihak yang sengaja memainkan isu posisi kepala BIN untuk mengkriminalisasi beliau, saya kira akan banyak yang tersinggung dan menimbulkan reaksi," kata dia.
Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon kepala BIN. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin.
Hendardi menduga ketiga nama itu terlibat pelanggaran hak asasi manusia. (Antara)
