Infografis
Suara.com - Mantan menteri agama yang jadi tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji Suryadharma Ali dipastikan tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa karena telah mengajukan gugatan praperadilan.
"Dalam pernyataan kami yang sudah dibacakan tadi sudah jelas bahwa meminta KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata kuasa hukum SDA Humphrey R Djemat di Jakarta, Senin (23/2/2015).
Hal itu dia kemukakan saat menjawab pertanyaan wartawan apakah SDA akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK selanjutnya setelah mengajukan praperadilan.
"Di situ sudah jelas tertulis, bahwa KPK dan semua pihak terkait harus menghormati proses hukum. Tinggal anda artikan sendiri," kata dia kepada wartawan.
Tim kuasa hukum menganggap penetapan tersangka SDA oleh KPK tidak sah karena dilakukan secara semena-mena, melawan hukum, dan mengandung unsur politis.
Pengacara menganggap KPK menetapkan SDA lebih dulu sebagai tersangka baru setelah itu melakukan pemeriksaan saksi secara marathon, pengumpulan bukti, dan upaya-upaya paksa.
Tim kuasa hukum juga menekankan bahwa penetapan SDA sebagai tersangka tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup.
Selain itu, penetapan tersangka tersebut juga dianggap terlalu dini dan melanggar hak asasi Suryadharma Ali.
Pada pagi ini Suryadharma Ali dan tim kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2012-2013 oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tim kuasa hukum mengatakan akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli serta pengajuan bukti-bukti untuk mendukung permohonan praperadilan. (Antara)
