Infografis
Suara.com - Setelah mantan ajudan Megawati Soekarnoputri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, batal dilantik Presiden Joko Widodo muncul isu sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi.
Menanggapi isu tersebut, mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan mustahil fraksi PDI Perjuangan menggunakan hak interpelasi kepada Jokowi yang notabene merupakan kader sendiri.
"Enggak mungkin," kata Eva kepada suara.com, Senin (23/2/2015).
Eva mengatakan sebagai partai pengusung Jokowi sudah wajib hukumnya mengawal apapun keputusan yang diambil Jokowi. Eva menyontohkan kebijakan Jokowi ketika mencabut subsidi harga BBM beberapa waktu yang lalu, meski banyak menuai kontra, PDI Perjuangan tetap mem-back up Jokowi.
"Partai pendukung dan pengusung wajib mendukung putusan Presiden. Seperti kasus pencabutan subsidi BBM," kata Eva.
Menurut Eva, Megawati tidak akan tega menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi.
"Bu Mega orang paling konsisten dan negarawan. Saya gak yakin," kata Eva ketika ditanya isu bahwa Mega mengarahkan kader partai berlambang banteng untuk menggunakan hak interpelasi.
Seperti diketahui, di sidang paripurna, Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi-fraksi partai lainnya di DPR (kecuali Demokrat) sepakat mengangkat Budi menjadi Kapolri.
Mereka mendorong Jokowi untuk melantik Budi, meskipun ketika itu Budi telah ditetapkan KPK menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Setelah terjadi pro kontra tentang Budi, bahkan sampai menyeret terjadinya "pertempuran" antara KPK dan Polri, Jokowi membatalkan pelantikan Budi. Jokowi mengganti Budi dengan Komjen Badrodin Haiti.
Keputusan Jokowi kembali ramai. Fraksi-fraksi di DPR pun mempertanyakan keputusan Jokowi.
