Infografis
Suara.com - Suryadharma Ali (SDA) mengajukan upaya praperadilan kepada KPK terhadap penetapan status tersangkanya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana penyelenggaraaan ibadah haji tahun 2012/2013 saat dirinya menjabat sebagai menteri agama.
"Kami sudah mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepat pukul 08.00 WIB hari ini," kata ketua tim penasihat hukum SDA, Humprhey Djemat, dalam konfrensi persnya di kawasan Jalan Ampera, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Humphrey menambahkan, penetapan SDA menjadi tersangka pada 22 Mei 2014 lalu, dinilai semena-mena lantaran belum mempunyai bukti permulaan yang cukup.
Selain itu, tambahnya, penetapan tersangka SDA dilakukan pada saat dimulainya rangkaian penyidikan oleh penyidik KPK, baru setelah itu KPK secara maraton melakukan pemeriksaan saksi dan barang bukti.
"Penetapan tersangka ini dilakukan terlalu dini dan melanggar hak asasi Suryadharma Ali," tegasnya.
Humphrey juga menyinggung, penetapan tersangka SDA juga bernuansa politis. Lantaran, saat penetapan tersangka, hanya berbeda dua hari setelah SDA memberikan dukungan dan mengantar pasangan capres-cawapres Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendaftarkan diri ke KPU.
Selain itu, Humphrey juga menggugat KPK dengan nominal Rp1 triliun sebagai kerugian materil lantaran nasib penetapan tersangka SDA selama sembilan bulan.
"Karenanya, perbuatan yang dilakukan KPK tersebut membuat SDA menderita dan oleh karena itu, kami menuntut KPK Rp1 triliun," tegasnya.
